Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi

1.    Pengertian Kriminologi

Menurut Soejono D (1985:4) mengemukakan bahwa :

Dari segi etimologis istilah kriminologis terdiri atas dua suku kata yakni crimes yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan jadi menurut pandangan etimologi maka istilah kriminologi berarti suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu tentang kejahatan dan kejahatan yang di lakukannya

       Kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang  memberikan  pemahaman yang mendalam tentang fenomena kejahatan, sebab           dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat menanggulangi kejahatan,yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan.Seorang Antropolog yang berasal dari Perancis, bernama Paul Topinard (Topo Santoso,2003:9), mengemukakan bahwa :

Kriminologi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan. Kata Kriminologi itu sendiri berdasarkan etimologinya berasal dari dua kata, crimen yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan.

Kriminologi bukanlah suatu senjata untuk berbuat kejahatan, akan tetapi untuk menanggulangi terjadinya kejahatan. Untuk lebih memperjelas pengertian kriminologi, beberapa sarjana memberikan batasannya sebagai berikut :

Soedjono Dirjosisworo (1976 : 24) memberikan definisi kriminologi adalah :

Pengetahuan yang mempelajari sebab dan akibat, perbaikan maupun pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan secara lebih luas lagi.

Sedangkan G.P. Hoefnagel (Mulyana W. Kusuma : 1984), mengemukakan, bahwa :

Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan empiris yang untuk sebagian dihubungkan dengan norma hukum yang mempelajari kejahatan serta proses-proses formal dan informal dari kriminalitas dan deksiminalisasi, situasi kejahatan-penjahat-masyarakat, sebab-sebab dan hubungan sebab-sebab kejahatan serta reaksi-reaksi dan respon-respon resmi dan tidak resmi terhadap kejahatan, penjahat dan masyarakat oleh pihak di luar penjahat itu sendiri.

Demikian pula menurut W.A. Bonger (Topo Santoso,2003:9), mengemukakan bahwa “Krimonologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya”

Lanjut menurut W.A.Bonger (Topo Santoso,2003:9) menentukan suatu ilmu pengetahuan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a.  Ilmu pengetahuan harus mempunyai metode tersendiri, artinya suatu prosedur pemikiran untuk merealisasikan sesuatu tujuan atau sesuatu cara yang sistematik yang dipergunakan untuk mencapai tujuan.

b.  Ilmu pengetahuan mempunyai sistem, artinya suatu kebulatan dari berbagai bentuk bagian yang saling berhubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya, antara segi yanga satu dengan segi yang lainnya, selanjutnya dengan peranan masing-masing segi di dalam hubungan dan proses perkembangan keseluruhan

c.   Mempunyai obyektivitas, artinya mengejar persesuaian antara pengetahuan dan diketahuinya, mengejar sesuai isinya dan obyeknya (hal yang diketahui).

Jadi menurut W.A. Bonger (Topo Santoso,2003:9) bahwa  “kriminologi yang memiliki syarat tersebut di atas dianggap sebagai suatu ilmu yang mencakup seluruh gejala-gejala patologi sosial, seperti pelacuran, kemiskinan, narkotik dan lain-lain”

Selanjutnya W.A.Bonger (Topo Santoso,2003:9-10) membagi kriminologi menjadi kriminologi murni yang mencangkup:

1.        Antropologi Kriminal; adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis).

2.         Sosiologi Kriminal; adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.

3.         Psikologi Kriminal; adalah ilmu pengetahuan tentang penjahat dilihat dari sudut jiwanya.

4.         Psikopatolgi dan Neuropatologi Kriminal; adalah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa.

5.         Penologi adalah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Paul Moedigdo Meoliono (Topo Santoso,2003:11), mengemukakan bahwa :

Pelaku kejahatan mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut.

Lanjut Paul Moedigdo Meoliono  (Topo Santoso,2003:11) memberikan definisi kriminologi:

Sebagai ilmu yang belum dapat berdiri sendiri, sedangkan masalah manusia menunjukkan bahwa kejahatan merupakan gejala sosial. Karena kejahatan merupakan masalah manusia, maka kejahatan hanya dapat dilakukan manusia. Agar makna kejahatan jelas, perlu memahami eksistensi manusia.

Wolffgang Savita dan Jhonston dalam The Sociology of Crime and Deliquency (Topo Santoso, 2003 :12) memberikan definisi kriminologi sebagai berikut :

Kriminolgi adalah kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh penjahat sedangkan pengertian mengenai gejala kejahatan merupakan ilmu yang mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan dari kejahatan, pelaku kejahatan, serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Menurut Michael dan Adler (Topo Santoso, 2003 :12), mengemukakan bahwa definisi kriminologi adalah :

Keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, mulai dari lingkungan mereka sampai pada perlakuan secara resmi oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggta masyarakat

Wood (Abd Salam,2007:5),merumuskan definisi kriminologi  bahwa “Sebagai Ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu”.

Berdasarkan rumusan para ahli di atas, penulis dapat melihat penyisipan kata kriminologi sebagai ilmu – menyelidiki - mempelajari. Selain itu, yang menjadi perhatian dari perumusan kriminologi adalah mengenai pengertian kejahatan. Jadi kriminologi bertujuan mempelajari kejahatan secara lengkap, karena kriminologi mempelajari kejahatan, maka sudah selayaknya mempelajari hak-hak yang berhubungan dengan kejahatan tersebut (etiologi, reaksi sosial). Penjahat dan kejahatan tidak dapat dipisahkan,hanya dapat dibedakan.

            Menurut Wood (Abd Salam,2007:5), bahwa kriminologi secara ilmiah dapat dibagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu :

1.     Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah yuridis yang menjadi obyek pembahasan Ilmu Hukum Pidana dan Acara Hukum Pidana.

2.     Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah antropologi yang menjadi inti pembahasan kriminologi dalam arti sempit, yaitu sosiologi dan biologi.

3.     Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah teknik yang menjadi pembahasan kriminalistik, seperti ilmu kedokteran forensik, ilmu alam forensik, dan ilmu kimia forensik.

            Selanjutnya untuk memberikan pengertian yang lebih jelas mengenai kriminologi, penulis akan menguraikan lebih lanjut beberapa pengertian mengenai kejahatan.

            Seperti dikatakan bahwa kriminologi membahas masalah kejahatan, maka timbul pertanyaan sejauh manakah suatu tindakan dapat disebut kejahatan? Secara formal kejahatan dapat dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh negara diberi pidana (Misdaad is een ernstige anti sociale handeling, seaw tegen de staat bewust reageer). Dalam hal pemberian pidana ini dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu adalah ketertiban masyarakat dan masyarakat menjadi resah. Terkadang tindakan itu tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat, yang dimana masyarakat bersifat dinamis, maka tindakan pun harus dinamis sesuai dengan irama perubahan masyarakat. Ketidaksesuaian tersebut dipengaruhi oleh faktor waktu dan tempat. Masyarakat menilai dari segi hukum bahwa sesuatu tindakan merupakan kejahatan sedang dari segi sosiologi (pergaulan) bukan kejahatan. Inilah yang disebut kejahatan yuridis. Sebaliknya bisa terjadi suatu tindakan dilihat dari segi sosiologis merupakan kejahatan, sedang dari segi yuridis bukan kejahatan. Inilah yang disebut kejahatan sosiologis (kejahatan kriminologis).

            Usaha untuk merumuskan dan mendefinisikan kejahatan dalam kriminologi hampir setua bidang pengetahuan ilmiah itu sendiri. Hal itu menyangkut sejumlah pendapat-pendapat kontroversial dan beberapa benturan pendapat ilmiah yang pada dasarnya merupakan bagian proses perkembangan suatu ilmu. Kejahatan pada mulanya tidak secara resmi dirumuskan dan tidak menyangkut suatu tindakan resmi terhadapnya, melainkan hanya merupakan masalah pribadi. Seorang yang melakukan kesalahan memperoleh pembalasan baik bagi dirinya sendiri maupun terhadap keluarganya.

2.    Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut Topo Santoso (2003:23) mengemukakan bahwa:

Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Lanjut menurut Topo Santoso (2003 : 12) mengemukakan bahwa objek studi Kriminologi meliputi :

1.      Perbuatan yang disebut kejahatan

2.      Pelaku kejahatan

3.     Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan       maupun terhadap pelakunya

Ketiganya ini tidak dapat dipisah-pisahkan. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat. Untuk lebih jelasnya akan diterankan sebagai berikut :

1.    Perbuatan yang disebut kejahatan

a.  Kejahatan dari segi Yuridis

Kata kejahatan menurut pengertian orang banyak sehari-hari adalah tingkah laku atau perbuatan yang jahat yang tiap-tiap orang dapat merasakan bahwa itu jahat seperti pemerasan, pencurian, penipuan dan lain sebagainya yang dilakukan manusia, sebagaimana yang dikemukakan Rusli Effendy (1978:1):

Kejahatan adalah delik hukum (Rechts delicten) yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang sebagai peristiwa pidana, tetapi dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.

Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi pidana yang telah diatur dalan Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya di singkat KUHPidana) ,yang dinyatakan didalamnya sebagai kejahatan. Hal ini dipertegas oleh J.E. Sahetapy (1989:110), bahwa :

Kejahatan, sebagaimana terdapat dalam Perundang-Undangan adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh Negara.

Moeliono (Soedjono Dirdjosisworo, 1976:3) merumuskan kejahatan adalah “pelanggaran terhadap norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan, dan tidak boleh dibiarkan.”

Sedangkan menurut Edwin H. Sutherland (Topo Santoso,2003:14):

Bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah pelaku yang dilarang oleh negara karena merupakan  perbuatan yang merugikan bagi negara dan terhadap perbuatan itu negara beraksi dengan  hukum sebagai upaya pamungkas.

J.E Sahetapy (1989:11) memberikan batasan pengertian kejahatan sebagai berikut “Kejahatan sebagaimana terdapat dalam Perundang Undangan adalah setiap perbuatan termasuk kelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi diberi sanksi berupa pidana oleh Negara”.

Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi.

b.  Kejahatan dari segi Sosiologis

  Menurut Topo Santoso (2003:15) bahwa :

Secara sosiologi kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat, walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda akan tetapi ada di dalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama.

Sedangkan menurut R. Soesilo (1985:13) bahwa :

Kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun  tidak atau bukan ditentukan dalam Undang-Undang, karena pada hakikatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat.

            Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kejahatan pada dasarnya adalah suatu perbuatan yang dilarang Undang- Undang, oleh karena perbuatan yang merugikan kepentingan umum dan pelakunya dapat dikenakan pidana.

2.    Pelaku Kejahatan

Gejala yang dirasakan kejahatan pada dasarnya terjadi dalam proses dimana ada interaksi sosial antara bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan pihak-pihak mana yang memang melakukan kejahatan.

Dalam khasanah terminologi orang tidak akan melupakan seorang sarjana bernama Cesare Lambrosso(1835-1909). Ia merupakan orang pertama yang meletakkan metode ilmiah dan mencari penjelasan tentang sebab kejahatan serta melihatnya dari banyak faktor.

Penjahat merupakan para pelaku palanggar hukum pidana dan telah diputus  oleh pengadilan atas perbuatannya tersebut.

Sedangkan menurut Garofalo (W.A. Bonger, 1982:82) bahwa:

Para pelaku kejahatan biasanya dikarenakan bukan karena pembawaan tetapi karena kecenderungan,kelemahan,hawa nafsu dank arena kehormatan atau keyakinan.

3.    Reaksi Masyarakat yang Ditujukan Baik Terhadap Perbuatan Maupun Terhadap Pelakunya

Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum  pidana dan diancam dengan suatu penetapan dalam hukum pidana, itu merupakan dari reaksi negatif masyarakat atas suatu kejahatan yang diwakili oleh para pembentuk undang-undang (selanjutnya disingkat UU).

Menurut Kartini Kartono (2002:167), bahwa :

Penjara itu diadakan untuk memberikan jaminan keamanan kepada rakyat banyak, agar terhindar dari gangguan kejahatan. Jadi pengadaan lembaga kepenjaraan itu merupakan respon dinamis dari rakyat untuk menjamin keselamatan diri.

Dengan begitu penjara itu merupakan tempat penyimpanan penjahat-penjahat”ulung”, agar rakyat tidak terganggu, ada tindakan preventif agar para penjahat tidak bisa merajalela.