Ray Pratama Siadari, S.H.,M.H.: Bentuk dan Jenis Pengadilan Menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

Surat Buat Para Pembaca

Plagiarisme atau lebih dikenal dengan plagiat adalah tindakan penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah-olah menjadi karangan dan pendapatnya sendiri tanpa memberikan keterangan yang cukup tentang sumbernya, bagi yang melakukannya biasa dikenal dengan sebutan plagiator. Plagiarisme merupakan suatu bentuk kegiatan penjiplakan yang melanggar hak seseorang atas hasil penemuannya yang dilindungi oleh undang-undang, hak mana dikenal sebagai Hak Cipta sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Oleh karena itu, sangat diharapkan bagi siapapun yang mengunjungi halaman Blog ini kemudian mengambil sebagian atau sepenuhnya tulisan dalam karya ilmiah pada blog ini, mencantumkan sumber tulisan tersebut sesuai dengan yang ada pada kutipan aslinya (footnote/bodynote). Blog ini hanya merupakan sarana berbagi informasi sehingga disarankan agar tidak menggunakan situs halaman blog ini sebagai sumber kutipan tulisan. Terimakasih.

Sabtu, 11 Februari 2012

Bentuk dan Jenis Pengadilan Menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

Diposting oleh ray di 04.44

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Adapun badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi :

1. Badan Peradilan Umum

2. Badan Peradilan Agama

3. Badan Peradilan Militer

4. Badan Peradilan Tata Usaha Negara

Dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia, maka wewenang dan tanggung jawab badan-badan peradilan tersebut telah diatur dalam beberapa Undang-Undang yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 yang mengubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang mengubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Keseluruhan badan peradilan tersebut bekerja dalam lingkungan masing-masing seperti badan peradilan militer yang mempunyai tugas dan fungsi memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana yang melibatkan anggota militer sebagai pelaku.

Menurut Jimly Asshiddiqie (2005:29) bahwa :

“Sasaran penyelenggaraan kekuasaan kehakiman adalah untuk menumbuhkan kemandirian para penyelenggara kekuasaan kehakiman dalam rangka mewujudkan peradilan yang berkualitas. Kemandirian para penyelenggara dilakukan dengan meningkatkan integritas, ilmu pengetahuan dan kemampuan, sedangkan peradilan yang berkualitas merupakan produk dari kinerja para penyelenggara peradilan tersebut”.