Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Empat prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yaitu mengatur hak-hak dasar anak untuk memperoleh identitas, kebebasan, pendidikan, layanan kesehatan, hiburan dan perlindungan:

1.    Non Diskriminasi

 Setiap manusia tanpa kecuali anak, mempunyai perbedaan satu dengan yang lainnya. Namun bukan berarti diperbolehkan melakukan pembedaan perlakuan berdasarkan suku, agama, golongan, pendapat, latar belakang orang tua maupun hal lainnya.

2.    Kepentingan terbaik bagi anak

Semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif.

3.    Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak

Kelangsungan hidup serta perkembangan anak adalah sebuah konsep hidup anak yang sangat besar dan harus dipandang secara menyeluruh demi anak itu sendiri. Hal ini dapat dilihat pada permasalahan hidup sehari-hari yang menyangkut kehidupan anak seperti misalnya memilih jalur pendidikan anak, yang biasanya seringkali menjadi keputusan sepihak orang tua atau wali anak yang sah. Tanpa memandang kepentingan atau bakat yang dimiliki oleh anak itu sendiri.

4.    Menghargai pandangan anak

Prinsip keempat ini merupakan prinsip dasar sekaligus landasan terkokoh bagi interpretasi serta pelaksanaan keseluruhan isi konvensi. Artinya setiap pandangan anak perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi kehidupan dan perkembangan anak. Terhadap prinsip ini Komite Hak Anak PBB merekomendasikan agar Indonesia mengembangkan kampanye nasional untuk meningkatkan kesadaran publik atas hak partisipatif anak, khususnya ditingkat lokal dan dimasyarakat tradisional serta mendorong penghormatan atas pandangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, dan dalam sistem perawatan, administratif dan peradilan.

Yang perlu ditekankan adalah bahwa hak-hak yang diberikan kepada anak haruslah dipenuhi oleh negara, tentu saja termasuk keluarga dan masyarakat luas. Secara garis besar, hak-hak anak menurut Harkristuti Harkriswono (1999) dapat digolongkan :

1. Hak atas kelangsungan hidup (rights to survival)

2. Hak untuk berkembang ( rights to development)

3. Hak atas perlindungan (rights to protection)

4. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik (rights to participation).

Hak atas kelangsungan hidup termasuk didalamnya adalah hak atas tingkat kehidupan yang layak, dan pelayanan kesehatan. Artinya anak-anak berhak mendapatkan gizi yang baik, tempat tinggal yang layak dan perawatan kesehatan yang baik bila ia jatuh sakit. Hak untuk berkembang termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan pendidikan, informasi, waktu luang, berkreasi seni dan budaya juga hak asasi untuk anak-anak cacat dimana mereka berhak mendapatkan perlakuan dan pendidikan khusus. Hak perlindungan termasuk didalamnya adalah perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam dan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana maupun dalam hal lainnya. Hak berpartisipasi termasuk didalamnya adalah hak kebebasan menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul dan ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya, orang dewasa khususnya orang tua yang seharusnya tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada anak karena bisa jadi pemaksaan kehendak dapat mengakibatkan beban psikologis terhadap diri anak.