Surat Buat Para Pembaca

Plagiarisme atau lebih dikenal dengan plagiat adalah tindakan penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah-olah menjadi karangan dan pendapatnya sendiri tanpa memberikan keterangan yang cukup tentang sumbernya. Sedangkan orang yang melakukannya biasa dikenal dengan sebutan plagiator. Plagiarisme merupakan suatu bentuk kegiatan penjiplakan yang melanggar hak seseorang atas hasil penemuannya yang dilindungi oleh undang-undang, hak mana dikenal sebagai Hak Cipta sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. oeh karena itu, sangat diharapkan bagi siapapun yang mengunjungi halaman Blog ini kemudian mengambil sebagian atau sepenuhnya tulisan dalam karya ilmiah pada bog ini, mencantumkan sumber tulisan tersebut sesuai dengan yang ada pada kutipan asinya (footnote/bodynote). Blog ini hanya merupakan sarana berbagi informasi sehingga disarankan agar tidak menggunakan situs halaman bog ini sebagai sumber kutipan tulisan. Terimakasih.

Ray_Pratama_Siadari

Instagram

Minggu, 12 Februari 2012

Perjanjian Menurut Hukum Perdata



Sebelum memasuki pokok pembahasan megenai perjanjian bagi hasil maka terlebih dahulu akan dibahas pengertian-pengertian dari perjanjian itu sendiri dengan mengutip beberapa definisi, baik dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun dari beberapa ahli hukum untuk sekedar sebagai suatu pengantar sebelum memasuki pokok pembahasan.
               Suatu pengertian mempunyai peran tersendiri sebagai objek kajiannya dan didalam ilmu hukum, mengetahui beberapa istilah adalah sangat penting sebabnya untuk mempelajari berbagai jenis hukum seperti isi, sifat, maksud dan lain-lain dari peraturan hukum dapat menemukan dan mempergunakan suatu pendapat atau pandangan.
               Secara umum dapat diketahui bahwa perjanjian adalah kata jadian yang berasal dari kata dasar “janji” yaitu suatu persetujuan atau kesepakatan dari pernyataan kehendak antara kedua belah pihak, kehendak atau putusan dari kedua belah pihak. Jadi perjanjian merupakan suatu peristiwa yang di mana seorang pihak pertama mengungkapkan kepada pihak lain atau yang di mana kedua pihak itu saling mengungkapkan atau menyesuaikan suatu persetujuan atau kesepakatan bersama. Dari suatu kesepakatan ini dapat menimbulkan suatu hal yang dapat mengikat antara kedua belah pihak.
               Hal tersebut di atas sesuai dengan pendapat Subekti (2001:26) bahwa “ Suatu persetujuan harus dianggap lahir pada waktu tercapainya suatu kesepakatan antara kedua belah pihak, dalam hal ini orang yang hendak membuat suatu perjanjian harus menyatakan hendaknya untuk dapat mengikat dirinya”.
Menurut Subekti (2001;17), bahwa dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk syarat sahnya suatu perjanjian maka diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu sebagai berikut :
1.    Kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya.
         Kata sepakat merupakan inti dari suatu perjanjian. “dengan sepakat atau juga dinamakan setuju artinya bahwa kedua subyek yang melakukan suatu perjanjian itu harus sepakat, setuju atau se ia sekata mengenai hal-hal pokok dari suatu perjanjian yang akan dilaksanakan”. Dalam aturan yang berlaku maka hal tersebut di atas sudah sah menurut Hukum.
2.    Cakap didalam membuat suatu perjanjian.
Harus dikaitkan dengan Pasal 1330 KUHP yang memberi batasan tentang orang-orang yang tidak cakap membuat suatu perjanjian :
a.    Orang-orang yang belum dewasa.
b.    Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan.
c.    Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang mereka membuat suatu perjanjian-perjanjian tertentu.
Namun sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No.3/1963, pada tanggal 4 Agustus 1963 kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia, yang berbunyi :
“…………. MA menganggap Pasal 108 dan 110 KUHP tentang wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan Hukum dan untuk menghadap di depan Pengadilan tanpa izin atau bantuan suaminya, sudah tidak berlaku lagi”

3.    Mengenai suatu hal tertentu.
Apa yang diperjanjikan hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan, barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya.
4.    Suatu sebab Yang Halal
Dengan sebab (Bahasa Belanda ootvaak, Bahasa Latin caresa) ini dapat dimaksudkan lain dari isi suatu perjanjian. Oleh karena itu syarat terakhirpun dengan sendirinya sah menurut hukum.
Pendapat di atas menunjukkan bahwa hubungan antara suatu perjanjian dan perikatan adalah bahwa perjanjian itu dapat menimbulkan atau mengakibatkan terjadinya suatu perikatan. Perihal suatu perjanjian yang menimbulkan perikatan dapat dianggap sama halnya dengan perikatan yang timbul karena Undang-Undang. Jadi dapat dianalogikan dengan Undang-Undang di mana ia dapat membentuk suatu peraturan yang dapat mengikat ( lihat Pasal 1338 KUHP Perdata ).
Perihal perjanjian pada umumnya dan hubungannya dengan perikatan, baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya terhadap buku II bab III, maupun pengertian yang dirumuskan oleh beberapa sarjana dikemukakan di bawah ini :
Pengertian yang dikemukakan oleh Subekti ( 2001 : 1 ), adalah sebagai berikut :
“Dikatakan dengan perikatan oleh buku III itu adalah suatu hubungan hukum Mengenai kekayaan harta benda, antara dua orang yang memberi kapada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya ini hanya diwajibkan memenuhi tuntutan itu”.

Pengertian perjanjian yang dikemukakan oleh Yahya Harahap ( 1982 : 6 ) adalah :
“Perjanjian mengandung pengertian atau suatu hubungan hukum kekayaan harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak atau sesuatu untuk memperoleh prestasi atau sekaligus kewajiban pada pihak lain untuk menunaikan kewajiban pada pihak lain untuk memperoleh suatu prestasi”.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat di jumpai beberapa unsur yang memberi wujud pengertian antara lain hubungan hukum  yang menyangkut masalah harta kekayaan antara kedua belah pihak atau lebih, yang memberi hak pada suatu pihak atau lebih, yang memberi hak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi. Dengan demikian suatu perjanjian adalah hubungan hukum yang oleh orang hukum itu sendiri diatur atau disahkan menurut hubungannya. Oleh karena itulah perjanjian yang menyangkut hubungan hukum antara perorangan adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam ruang suatu lingkungan hukum.
Selanjutnya pengertian hukum perjanjian di dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang hukum Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih dengan mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih.
Dalam Ketentuan di atas agaknya kurang memuaskan, karena terdapat beberapa kelemahan didalamnya. Menurut Abdul Kadir Muhammad ( 1982 : 77 ) kelemahan itu antara lain :
1.    Dalam kalimat tersebut dikatakan….satu orang atau lebih mengikatkan dirinya….Hal ini menunjukkan suatu perbuatan yang sepihak saja, bukan dari dua pihak ( timbal balik ).

2.    Pada kata ‘perbuatan’ seolah-olah mencakup semua perbuatan, termasuk tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa tindakan melanggar Hukum (onrecht matigedaad ) yang tidak mengandung suatu konsensus. Jadi seharusnya ditulis kata persetujuan yang berarti kata perbuatan Hukum yang mengandung adanya konsensus.

3.    Pengertian itu terlalu luas karena mencakup juga pelangsungan perkawinan, janji kawin yang diatur dalam Hukum keluarga, padahal yang dimaksud adalah perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan perjanjian yang bersifat personal.

4.    Dalam perumusan Pasal tersebut tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak yang mengikatkan diri tidak jelas maksudnya.

Seiring dengan tidak adanya istilah yang disepakati arti/ maksud dan tujuannya, menimbulkan perbedaan persepsi yang saling memperdebatkan dan mempertahankan pendirian masing-masing.
Untuk menghindari kesalahpahaman, maka menurut Wirjono Prodjodokoro (1981 : 9) bahwa “ Perlu adanya kata sepakat diantara para ahli hukum tentang arti dari kata-kata yang dipergunakan”.
Dari pendapat tersebut di atas, menurut hemat penulis ditujukan pada suatu pengertian yang telah mempunyai ketentuan yuridis dalam arti bahwa pengertian tentang hak itu telah diatur secara tersendiri dalam bentuk Undang-Undang. Namun bila hal tersebut belum mempunyai pengertian secara yuridis, maka perbedaan itu masih tetap akan ada.
Definisi singkat yang paling mendekati pengertian yuridis tentang arti dari suatu perjanjian, sebagaimana dikemukakan oleh Tahir Tungadi (1979 : 9) bahwa, “Perjanjian adalah persetujuan atau sepakat untuk menimbulkan, merubah atau menghapuskan hubungan hukum di lapangan hukum harta benda”.
Dari uraian yang memberi batasan tentang pengertian perjanjian seperti dikemukakan di atas, maka jelaslah bahwa kesepakatan yang dikaitkan dalam suatu bentuk persetujuan bersama merupakan unsur yang sifatnya mendasar atau esensial dari suatu perjanjian. Suatu persetujuan bermakna sebagai suatu perjanjian. Suatu persetujuan bermakna sebagai sebuah perjanjian bilamana ada kesepakatan yang telah tertentu atau telah ditentukan oleh kedua belah pihak, yakni mereka yang menetapkan dalam bentuk perjanjian.
Adanya kesepakatan atau persetujuan yang diambil itu berarti telah terjalin suatu perbuatan yang menimbulkan hukum, atau sesuatu perjanjian telah disepakati akan melahirkan suatu perikatan yang di mana perjanjian tersebut merupakan salah satu perikatan disamping Undang-Undang.
Setelah mengetahui pengertian perjanjian yang diberikan oleh para ahli hukum maupun yang dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka kembali pada pokok bahasan yaitu perjanjian bagi hasil itu sendiri.

0 komentar:

Poskan Komentar

Ada kesalahan di dalam gadget ini

Blog Archive