Surat Buat Para Pembaca

Plagiarisme atau lebih dikenal dengan plagiat adalah tindakan penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah-olah menjadi karangan dan pendapatnya sendiri tanpa memberikan keterangan yang cukup tentang sumbernya. Sedangkan orang yang melakukannya biasa dikenal dengan sebutan plagiator. Plagiarisme merupakan suatu bentuk kegiatan penjiplakan yang melanggar hak seseorang atas hasil penemuannya yang dilindungi oleh undang-undang, hak mana dikenal sebagai Hak Cipta sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. oeh karena itu, sangat diharapkan bagi siapapun yang mengunjungi halaman Blog ini kemudian mengambil sebagian atau sepenuhnya tulisan dalam karya ilmiah pada bog ini, mencantumkan sumber tulisan tersebut sesuai dengan yang ada pada kutipan asinya (footnote/bodynote). Blog ini hanya merupakan sarana berbagi informasi sehingga disarankan agar tidak menggunakan situs halaman bog ini sebagai sumber kutipan tulisan. Terimakasih.

,,,,

Jumat, 19 Februari 2016

BOSOWA UNIVERSITY

        BOSOWA UNIVERSITY

Visi Fakultas Hukum Universitas Bosowa

“Menghasilkan Lulusan yang Profesional, Beretika dan Kompetitif di Bidang Ilmu Hukum serta Menjadi Program Studi yang Unggul Berdaya Saing Tahun 2020”

Perumusan visi prodi ilmu hukum Unibos di atas, merupakan hasil derivasi dari visi institusi terkait sebagai berikut:

1. Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Tahun 2015-2019:
“Terwujudnya Pendidikan Tinggi yang Bermutu serta Kemampuan Iptek dan Inovasi untuk mendukung Daya Saing Bangsa”

2. Strategis Universitas Bosowa Tahun 2014-2018:
“Menjadi universitas unggul yang melahirkan tokoh nasional berjiwa entrepreneur berbasis IT dan berwawasan global”

Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam visi Prodi Ilmu Hukum Universitas Bosowa sebagaimana tersebut di atas, adalah sebagai berikut:

ü Profesional diartikan sebagai individu yang cerdas, terampil dan ahli di bidang ilmu hukum, serta memiliki loyalitas yang tinggi dan penuh dedikasi terhadap keberhasilan kerjanya;
ü  Beretika berarti memiliki sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan professional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka mengamalkan bidang ilmu hukum di masyarakat;
ü  Kompetitif berarti memiliki kemandirian dan kemauan yang kuat untuk terus meningkatkan kemampuan di bidang ilmu hukum; dan
ü  Unggul Berdaya Saing artinya memiliki kualitas dan kapasitas untuk menghadapi tantangan dalam memberikan kontribusi di bidang tri dharma perguruan tinggi baik di tingkat nasional maupun internasional.

Misi Fakultas Hukum Universitas Bosowa

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi di atas, maka misi program studi ilmu hukum FH Unibos adalah sebagai berikut:

1.  Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang berbasis kompetensi ilmu hukum dengan nuansa pengembangan karakter kewirausahaan yang ditunjang dengan informasi teknologi;
2.  Meningkatkan kuantitas dan kualitas mutu penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan karya yang unggul dan inovatif;
3. Meningkatkan akses, relevansi dan mutu pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat dan berdaya guna; dan
4. Melaksanakan kerjasama yang mendukung daya saing prodi dan peningkatan kualitas lulusan.

Tujuan Fakultas Hukum Universitas Bosowa

Berdasarkan visi dan misi di atas, tujuan yang hendak di capai prodi Ilmu hukum FH Unibos adalah:

1.   Terselenggaranya program studi yang menghasilkan lulusan profesional, beretika dan kompetitif serta memiliki kemandirian berdaya saing;
2.  Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian dan pengembangan yang bertaraf internasional;
3.   Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat dan berdaya guna bagi masyarakat; dan
4.   Terlaksananya kerja sama yang mampu meningkatkan daya saing prodi ilmu hukum FH Unibos.

       Visi Fakultas Hukum Universitas Bosowa
Sasaran dan strategi pencapaian visi prodi ilmu hukum FH Unibos adalah sebagai berikut:
No
Sasaran
Strategi Pencapaian
1.       
Meningkatnya animo, kualitas dan kuantitas calon mahasiswa baru
Ø  Melakukan sosialisasi program studi melalui media cetak dan televisi lokal/nasional;
Ø  Melakukan sosialisasi program penerimaan jalur undangan siswa berprestasi pada sekolah-sekolah unggulan di berbagai daerah;
Ø  Melaksanakan sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru yang ketat;
Ø  Melakukan kerja sama dengan instansi dalam dan luar negeri dalam rangka memperoleh program beasiswa pendidikan;
Ø  Meningkatkan status akreditasi program studi;
2.       
Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan yang berbasis kompetensi ilmu hukum dengan nuansa pengembangan karakter kewirausahaan yang ditunjang dengan informasi teknologi
Ø  Penyediaan media informasi teknologi dan fasilitas ruang kelas yang menunjang proses belajar mengajar;
Ø  Pengembangan sarana dan ruang media pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran mata kuliah praktikum;
Ø  Melaksanakan kegiatan pengembangan karakter bagi mahasiswa baru;
Ø  Melaksanakan kegiatan pelatihan kewirausahaan dan pelatihan profesi bagi mahasiswa tingkat akhir;
3.       
Meningkatnya relevansi kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dosen dan tenaga kependidikan
Ø  Mengadakan penerimaan calon dosen baru dengan mekanisme seleksi yang ketat dan transparan;
Ø  Mengikutsertakan dosen pada berbagai kegiatan pelatihan/seminar/ workshop dan loka karya tingkat nasional;
Ø  Mengirim dosen yang masih bergelar Magister (S2) untuk mengikuti tugas belajar program Doktor (S3) pada perguruan tinggi ternama dalam dan luar negeri;
Ø  Mendorong dosen untuk berperan aktif pada organisasi profesi/keilmuan tingkat nasional dan internasional; dan
Ø  Mengikutsertakan tenaga kependidikan pada pelatihan keterampilan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokoknya.
4.       
Meningkatnya produktivitas karya penelitian dan pengembangan yang terpublikasi di jurnal tingkat nasional dan internasional
Ø  Membentuk tim reviewer yang bertugas untuk memotivasi, meninjau dan mengarahkan dosen dalam melakukan penelitian;
Ø  Mengadakan kerja sama dalam rangka pembiayaan penelitian dan publikasi hasil penelitian dosen;
Ø  Mengikutsertakan dosen dalam pelatihan kemampuan bahasa asing dalam rangka memudahkan penerimaan informasi permasalahan hukum global; dan
Ø  Melakukan akreditasi terhadap jurnal yang dikelola FH Unibos;
5.       
Terlaksananya pengabdian kepada masyarkat yang relevan dengan tingkat kebutuhan masyarakat
Ø  Melaksanakan program pendidikan kewirausahaan kepada masyarakat yang dilaksanakan bekerja sama dengan pemerintah daerah;
Ø  Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat melalui optimalisasi kerja unit Lembaga Bantuan Hukum Universitas Bosowa;
Ø  Melakukan pengembangan hasil penelitian melalui program pengembangan wilayah secara terpadu;
6.       
Meningkatnya kegiatan kerja sama pada skala nasional dan internasional
Ø  Menjadi inisiator pelaksanaan kerja sama dengan berbagai instansi dalam dan luar negeri dengan menggunakan jaringan yayasan dan alumni;
Ø  Melaksanakan kegiatan benchmarking luar negeri dalam rangka menjalin hubungan kerja sama di bidang pengembangan pendidikan tinggi; dan
Ø  Mendorong dan memfasilitasi organisasi kemahasiswaan dalam melaksanakan kegiatan ilmiah skala nasional dan internasional dengan melibatkan institusi dalam dan/atau luar negeri.
sasaran dan strategi pencapaian tersebut di atas, merupakan derivasi dari Rencana Strategis Universitas Bosowa 2014-2018


Minggu, 12 April 2015

kewenangan kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah terkait pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara


Mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha  Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Mengingat arti pentingnya pengelolaan pertambangan mineral dan barubara, maka sudah seharusnya negara melalui peraturan perundang-undangannya memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan pertamabangan mineral dan batu bara demi mewujudkan pengelolaan yang berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing. Selain itu pengaturan yang berkaitan dengan pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara harus menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha, baik dari aspek perizinan pertambangannya hingga aspek analisis dampaknya terhadap lingkungan wilayah pertambangan.
Pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, memiliki keweanngan dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu  bara yang meliputi kewenangan penetapan wilayah pertambangan[1], kewenangan menetapkan Wilayah Usaha Pertambangan[2],  dan kewenangan menetapkan Luas dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP mineral logam dan batubara[3]. kewenangan yang diberikan kepada pemerintah pusat ini, merupakan derivasi dari ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  Yang menentukan bahwa:
Ayat (2): Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
Ayat (3): Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikua-sai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Sementara itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, kota) juga memiliki kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. Kewenangan Pemda tersebut merupakan kewenangan konstitusional sebagaimana diberikan UUD 1945, yakni diatur pada Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945. Yaitu kewenangan yang diberikan kepada Pemda untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan menjalankan otonomi seluas-luasnya.
Kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi, sebagaimana ketentuan UUD 1945, Pasal 8 ayat (2) "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan"; Pasal 18 ayat (5): "Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah";
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal-Pasal UUD 1945 a quo, Pemohon mempunyai kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan otonomi yang diberikan oleh UUD 1945 adalah otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah (pusat).
Bahwa urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintah (Termohon) sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 adalah meliputi: (a) politik luar negeri; (b) pertahanan; (c) keamanan; (d) yustisi; (e) moneter dan fiskal nasional; dan (f) agama. Hal mana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU Pemerintah Daerah), yakni: "Urusan pemerintahan yang  menjadi urusan Pemerintah (Pusat) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.       politik luar negeri;
b.      pertahanan;
c.       keamanan;
d.      yustisi;
e.       moneter dan ftskal nasional; dan
f.       agama."
Sementara itu, urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral merupakan kewenangan Pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2), Pasal 11 ayat (3) dan 5 Pasal 14 ayat (2) UU Pemerintahan Daerah juncto Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, yang selengkapnya berbunyi:
Pasal 10 ayat (1): "Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah.

Pasal 10 ayat (2): "Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 11 ayat (3): "Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yang diselenggarakan berdasarkan criteria sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.
Pasal 14 ayat (2): "Urusan pemerintahan kebupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan; dan

Pasal 7 ayat (4) PP 38/2007; "Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a.       Kelautan dan perikanan;
b.      Pertanian;
c.       Kehutanan;
d.      Energi dan sumber daya mineral; (penebalan dari Pemohon)
e.       Pariwisata;
f.       Industri;
g.      Perdagangan; dan
h.      Ketransmigrasian.
Bahwa dengan demikian jelas dan terang bahwa urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas adalah merupakan salah satu urusan pemerintahan yang dimaksudkan oleh UUD 1945 dan oleh UUD 1945 urusan pemerintahan tersebut kewenangannya diberikan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.
  ________________________________________________________________________________
Dalam ilmu Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, istilah “kekuasaan” dan “wewenang” terkait erat dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan. Sehingga berbicara tentang wewenang tentu juga akan berbicara terkait dengan organ pemerintahan selaku pelaksana fungsi pemerintahan. H.D Stout mengemukakan bahwa wewenang tak lain adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan-hubungan hukum publik. Lebih lanjut Bagir Manan, mengemukakan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Di dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban, dalam kaitannya dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri, sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Secara vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.[4]
Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut diperoleh melalui 3 (tiga) cara yaitu, atribusi, delegasi, dan mandat, yang defenisinya adalah sebagai berikut :[5]
a)   Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat Undang-Undang kepada organ pemerintah.
b)   Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
c)   Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.
Salah satu kewenangan yang sering diperbincangkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan adalah kewenangan pemerintahan daerah sebagai implementasi otonomi daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam, sistem Negara kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya merupakan kewenangan yang diperoleh melalui atribusi. Pasal 1 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 menentukan bahwa:
Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berkaitan dengan kewenangan pmeintahan daerah ini, salah satu permasalahan yang muncul dalam pembagian kewenangan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah adalah Dalam hal kewenangan pengelolaan sumber daya alam. Di era otonomi daerah, terjadi perubahan yang mendasar di dalam sistem dan praktek  pengelolaan sumberdaya alam. Perubahan  itu didasari oleh kewenangan daerah dalam pengelolaan sumberdaya nasional sangat besar, sedangkan kewenangan Pemerintah Pusat  sangat terbatas. Secara eksplisit dalam ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa “Daerah berwenang  mengelola sumberdaya  nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan sumberdaya nasional adalah sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan sumberdaya manusia.
Ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 UU Pemerintatahan Daerah tersebut di atas, merupakan pengaturan berkelanjutan dari Ketentuan UUD NRI Tahun 1945. Secara eksplisit, pada BAB VI, Pasal 18, UUD NRI Tahun 1945, ditentukan bahwa:
(1)   Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
(2)   Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 
(3)   Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. 
(4)   Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. 
(5)   Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. 
(6)   Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
(7)   Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerin-tahan daerah diatur dalam undang-undang. 

Kewenangan pemerintahan daerah dalam hal pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara, tentu tidak dapat dikesampingkan karena dasar pemberian wewenang sebagaimana ditentukan pada ketentuan Pasal 14 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan kewenangan yang bersumber dari ketentuan Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945. Namun demikian, disisi lain pemerintah pusat juga memiliki dasar kewenangan dalam pengeloaan sumber daya mineral dan batu bara. Hal ini terlihat jelas dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana pemerintah pusat diberikan kewenangan yang meliputi kewenangan penetapan wilayah pertambangan, kewenangan menetapkan Wilayah Usaha Pertambangan, dan kewenangan menetapkan Luas dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP mineral logam dan batubara. kewenangan yang diberikan kepada pemerintah pusat ini, juga merupakan pengaturan yang berdasar pada ketentua UUD NRI Tahun 2945, yakni Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3).
Jika dilihat secara sepintas, nampak bahwa terjadi pertentangan dalam hal kewenangan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara antara pemerintahan daerah dengan pemerintahan pusat. Namun, jika dicermati kedua ketentuan konstitusi ini tidak bertentangan, bahkan saling melengkapi di mana Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 merupakan satu penegasan dari ketentuan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Untuk memperjelas hubungan kewenangan antara pemerintahan daerah dengan pemerintahan pusat dalam hal pengelolaan sumber saya mineral dan batu bara, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai konsep “hak menguasai Negara” sebagimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.
Hak menguasai negara merupakan instrumen (bersifat instrumental), sedangkan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan tujuan (objectives)[6]. unsur utama ”hak menguasai oleh negara” adalah untuk mengatur dan mengurus (regelen en besturen). Dalam kerangka pemahaman tersebut dapat dikatakan bahwa dalam penguasaan itu negara hanya melakukan bestuursdaad dan tidak melakukan eigensdaad[7]. Apabila terjadi pergeseran dari bestuursdaad menjadi eigensdaad maka tidak akan ada jaminan bagi tujuan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[8]
Untuk mewujudkan tujuan hak penguasaan negara atas bahan mineral dan batu bara diperlukan upaya untuk memanfaatkan melalui investasi pertambangan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip dasar pendayagunaan bahan mineral dan batu bara yang keberlanjutan (sustainability). UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, mewajibkan agar sumberdaya alam dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, seperti yang tercantum dalam Pasal 33, yakni “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Kemakmuran rakyat tersebut harus dapat dinikmati generasi masa kini dan generasi mendatang secara berkelanjutan. Dalam Pasal 33 ayat (a) juga tercantum dasar demokrasi ekonomi. Ketentuan Pasal tersebut menetapkan bahwa "perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip-prinsip berkelanjutan, berwawasan lingkungan... ".Makna kata "berkelanjutan" sebenarnya berkaitan dengan konsep sustainable development (pembangunan berkelanjutan). Hal tersebut berkaitan erat dengan perkembangan gagasan tentang pentingnya wawasan pemeliharaan, pelestarian dan perlindungan lingkungan yang baik, di mana dewasa ini telah menjadi wacana dan kehadiran umum di seluruh penjuru dunia untuk menerapkannya dalam praktik.[9]
Otto Sumarwoto  menyatakan bahwa pengertian pembangunan berkelanjutan adalah perubahan positif sosial ekonomi yang tidak mengabaikan sistem ekologi dan sosial di mana masyarakat bergantung kepadanya. Keberhasilan penerapannya memerlukan kebijakan, perencanaan, dan proses pembelajaran sosial yang terpadu, viabilitas politiknya tergantung pada dukungan penuh masyarakat melalui pemerintahannya, kelembagaan dan sosialnya, dan kegiatan dunia usahanya.[10] Dalam Pasal 3 UUPLH juga dinyatakan bahwa "pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dalam rangka pembangunan manusia lndonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat lndonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat lndonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Usaha pertambangan yang baik dan benar (good mining practice)  diharapkan mampu membangun peradaban yang mampu memenuhi ketentuan-ketentuan, kriteria, kaidah, dan norma-norma yang tepat, sehingga pemanfaatan sumberdaya pertambangan dapat memberikan manfaat yang seoptimal mungkin dan dampak buruk yang seminimal mungkin. Kaidah yang dimaksud meliputi: perizinan, teknis pertam-bangan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), lingkungan, keterkaitan hulu-hilir, konservasi, nilai tambah serta pengembangan masyarakat dan wilayah (local and community development) disekitar usaha pertambangan. Kemudian kaidah lain adalah mempersiapkan penutupan dan pasca tambang, dalam bingkai kaidah peraturan perundangan dan standar yang berlaku, sesuai tahapan kegiatan pertambangan. [11]
Bahan galian tambang mineral dan batubara merupakan sumberdaya alam yang tak terbarukan (unrenewable resauces) dalam pengelolaan dan pemanfaatannya dibutuhkan pendekatan manajamen ruangan yang ditangani secara holistik dan integrative dengan memperhatikan empat aspek pokok yaitu, aspek pertumbuhan (growth), aspek pemerataan (equity), aspek lingkungan (environment),  dan aspek konservasi (conservation). Penggunaan pendekatan yang seperti ini memerlukan kesadaran bawa setiap kegiatan eksploitasi bahan galian akan menghasilkan dampak yang bermanfaat sekaligus dampak merugikan bagi umat manusia pada umumnya dan masyarakat lokal khususnya. Oleh karena itu kewenangan dalam hal pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara, haruslah memperhatikan lingkungan masyarakat disekitar wilayah yang akan dijadikan wilayah pertambangan. Dengan demikian, pemberian izin terhadap pertambangan mineral dan batu bara haruslah melibatkan unsur daerah karena faktor dampak yang ditimbulkan terhadap penetapan wilayah pertambangan di suatu daerah menjadi kriteria utama dalam pemberian izin pertambangan mineral dan batu bara.
Penerapan konsep otonomi daerah/desentralisasi kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan harus dilakukan secara konsisten, termasuk di dalamnya mengenai otonomi daerah dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara. Dibentuknya undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemrintahan Daerah merupakan implemnetasi dari konsep otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dlam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945. Dengan dibentuknya Undang-Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat dalam hal kewenangan penetapan wilayah pertambangan, kewenangan menetapkan Wilayah Usaha Pertambangan, dan kewenangan menetapkan Luas dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP mineral logam dan batubara, menunjukkan bahwa telah terjadi inkonsistensi dalam penyelengaran otonomi daerah. Sehingga, sudah seharusnya pemerintah pusat tidak mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Terlebih kewenangan pemerintahan daerah dalam hal pertambangan telah lebih dahulu di atur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.




PENUTUP
Pengembangan sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk Sistem Pemerintahan Daerah, merupakan kerangka dasar sistem pengelolaan/pemanfaatan Sumber Daya Alam yang dimiliki oleh Negara agar dapat dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Konsistensi penerapan “desentralisasi kewenangan” dalam rangka Otonomi Daerah akan lebih menjamin terpenuhinya amanah konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 UUD NRI 1945.
Atas dasar pemikiran ini, maka sebaiknya Pemerintah lebih fokus pada fungsi “regulator” dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.


















DAFTAR PUSTAKA

Abrar Salleng. 2013. Kapita Selekta Hukum Sumber Daya Alam. Makassar: Membumi Publishing. 
Bagir Manan. 1995. Aspek Hukum Daerah Atas Bahan Galian. Bandung: Universitas Padjajaran.
Otto Soemarwoto. 2006. Pembangunan Berkelanjutan: Antara Konsep dan Realitas. Bandung: Departemen Pendidikan Nasional Universitas Padjajaran.
Ridwan HR. 2006. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 
Suyartono, 2003, Good Mining Practice, Konsep tentang Pengelolaan Pertambangan yang Baik dan Benar. Semarang: Studi Nusa.









[1]  Pasal 6 ayat (1) huruf e juncto Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
[2] Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
[3] Pasal 17 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
[4] Ridwan HR. 2006. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.  Hal. 73.
[5] Ibid., Hal 75.
[6] Bagir Manan, Aspek Hukum Daerah Atas Bahan Galian , UNPAD, Bandung,  1995, hlm. 4
[7] Ibid, hlm. 5.
[8] Abrar Salleng. 2013. Kapita Selekta Hukum Sumber Daya Alam. Makassar: Membumi Publishing. Hal. 249.
[9] Ibid.
[10]Otto Soemarwoto, Pembangunan Berkelanjutan: Antara Konsep dan Realitas, ( Bandung: Departemen Pendidikan Nasional Universitas Padjajaran Bandung, 2006), hlm. 25.
[11] Suyartono, 2003, Good Mining Practice, Konsep tentang Pengelolaan Pertambangan yang Baik dan Benar, Studi Nusa, Semarang, hlm. 1.

Entri Populer

Flag Counter

Flag Counter