Surat Buat Para Pembaca

Plagiarisme atau lebih dikenal dengan plagiat adalah tindakan penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah-olah menjadi karangan dan pendapatnya sendiri tanpa memberikan keterangan yang cukup tentang sumbernya. Sedangkan orang yang melakukannya biasa dikenal dengan sebutan plagiator. Plagiarisme merupakan suatu bentuk kegiatan penjiplakan yang melanggar hak seseorang atas hasil penemuannya yang dilindungi oleh undang-undang, hak mana dikenal sebagai Hak Cipta sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. oeh karena itu, sangat diharapkan bagi siapapun yang mengunjungi halaman Blog ini kemudian mengambil sebagian atau sepenuhnya tulisan dalam karya ilmiah pada bog ini, mencantumkan sumber tulisan tersebut sesuai dengan yang ada pada kutipan asinya (footnote/bodynote). Blog ini hanya merupakan sarana berbagi informasi sehingga disarankan agar tidak menggunakan situs halaman bog ini sebagai sumber kutipan tulisan. Terimakasih.

Ray_Pratama_Siadari

Instagram

Kamis, 20 November 2014

Teori Efektifitas

Teori Efektifitas
Penelitian kepustakaan yang ada mengenai teori efektivitas memperlihatkan keanekaragaman dalam hal indikator penilaian tingkat efektivitas suatu hal. Hal ini terkadang mempersulit penelaahan terhadap suatu penelitian yang melibatkan teori efektivitas, namun secara umum, efektivitas suatu hal diartikan sebagai keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas memiliki beragam jenis, salah satunya adalah efektivitas organisasi. Sama halnya dengan teori efektivitas secara umum, para ahli pun memiliki beragam pandangan terkait dengan konsep efektivitas organisasi.
Mengutip Ensiklopedia administrasi[1], menyampaikan pemahaman tentang efektivitas sebagai berikut :
Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki.”

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya.  Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.
Adapun apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum, Achmad Ali[2] berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.
Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto[3] adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :
1.    Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2.    Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3.    Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4.    Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5.    Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.
Menurut Soerjono Soekanto[4] ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah :
1.    Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2.    Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3.    Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4.    Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.
Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.
Menurut Soerjono Soekanto[5] bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :
1.    Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2.    Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
3.    Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4.    Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.
Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto[6] memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah :
1.    Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
2.    Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
3.    Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
4.    Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
5.    Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
6.    Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.
Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu :
1.    Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
2.    Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
3.    Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.
Elemen tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.
Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Sedangkan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Sedangkan dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum. Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan menaati hukum disebabkan karena adanya sanksi atau punishment yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran yang pada gilirannya dapat menyusahkan mereka. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau hanya temporer.
Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita[7] yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparatur penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.
Menurut Soerjono Soekanto[8] efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.
Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum. Jika suatu aturan hukum tidak efektif, salah satu pertanyaan yang dapat muncul adalah apa yang terjadi dengan ancaman paksaannya? Mungkin tidak efektifnya hukum karena ancaman paksaannya kurang berat; mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak terkomunikasi secara memadai pada warga masyarakat[9].
Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.




[2] Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1 (Jakarta: Kencana, 2010), 375.
[3] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8.
[4] Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum (Bandung: Bina Cipta, 1983), 80.
[5] Ibid, hal : 82.
[6] Ibid, hal : 82
[7] Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum (Bandung: Mandar Maju, 2001), 55.
[8] Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), 80.
[9] Achmad Ali, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum (Jakarta: Yarsif Watampone, 1998), 186.

Perumusan Tindak Pidana Korupsi

Dalam peraktek, kita kenal korupsi dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:
a.    Administrative Coruption
Segala sesuatu yang dijalankan adalah sesuai dengan hukum peraturan yang berlaku. Akan tetapi, individu-individu tertentu memperkaya dirinya sendiri. Misalnya, proses rekruitmen pegawai negeri, di mana dilakukan ujian seleksi mulai dari seleksi administrative sampai ujian pengetahuan atau kemampuan. Akan tetapi, yang harus diluluskan sudah tentu orangnya. Demikian juga dalam pemenangan tender, calon Gubernur, walikota atau Bupati selama Orde Baru, di mana pemilihan/seleksi seakan-akan diadakan, tetapi pemenangnya sudah ditentukan terlebih dahulu.
b.    Against The Rule Corruption
Against the rule corruption artinya korupsi yang dilakukan adalah sepenuhnya bertentengan dengan hukum. Misalnya penyuapan, penyalah gunaan jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
Sementara itu, kata korupsi sendiri dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai penyelewengan atau penggelapan (uang Negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain (balai pustaka, 1995:527).
Sementara itu, komitmen bangsa Indonesia untuk memberantas tindak pidana terlihat dalam politik bangsa Indonesia, dan bersamaan pula istilah korupsi pertama kali hadir dalam khasanah hukum Indonesia yaitu dalam Peraturan Penguasaan Militer Nomor : Prt/PM-06/1957 tanggal 9 April 1957.
Rumusan korupsi menurut peraturan tersebut, dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni:
1.    Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun juga untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian Negara.
2.    Tiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah yang dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh jabatan langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan atau material baginya.

Selanjutnya ketentuan undang-undang korupsi dalam perkembangannya mengalami perubahan mulai dari Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemudian diubah dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian kembali diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada saat sekarang ini dengan berlakunya perubahan undang-undang tindak pidana korupsi dari undang-undang sebelunya yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ke undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga berubah pula atau bertambah unsur-unsur dan pengelompokannya.
Hal ini dapat dilihat dari adanya perubahan terhadap undang-undang tindak pidana korupsi di mana pada undang-undang sebelumnya hanya dikenal pengelompokan tindak pidana korupsi kedalam 2 (dua) kelompok besar tetapi dengan adanya undang-undang yang baru maka pengelompokan tindak pidana korupsi bertambah dan berubah menjadi 5 (lima) bagian kelompok besar. Adapun ke 5 (lima) kelompok bagian besar Tindak Pidana Korupsi tersebut, meilputi:
1)    Pengelompokan atas dasar substansi objek tindak pidana korupsi.
2)    Pengelompokan atas dasar subjek hukum tindak pidana korupsi.
3)    Pengelompokan atas dasar sumbernya.
4)    Pengelompokan atas dasae tingkah laku/perbuatan dalam rumusan tindak pidana korupsi.
5)    Pengelompokan tindak pidana korupsi atas dasar dapat tidaknya merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Pada kelompok besar pertama dimana tindak pidana korupsi dikelompokkan menurut atau berdasarkan substansi dari objek tindak pidana korupsi tersebut dikategorikan juga sebagai tindak pidana korupsi murni yaitu tindak pidana korupsi yang substansi objeknya mengenai hal yang berhubungan dengan perlindungan hak terhadap kepentingan hukum yang menyangkut keuangan Negara, perekonomian Negara, dan kelancaran pelaksanaan tugas/pekerjaan pegawai negeri atau pelaksanaan pekerjaan yang bersifat public tindak pidana yang masuk dalam kelompok ini ada 38 rumusan tindak pidana korupsi murni meliputi Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12B, 13, 15, 16, dan 23 (menarik Pasal 220, 231, 421, 422, 429, 430 KUHP). Hal ini salah satunya dapat dilihat dalam rumusan Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:
“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Atas dasar kepentingan hukum yang dilindungi menurut atau berdasarkan substansi dari objek tindak pidana korupsi dalam pengelompokan ini selanjutnya dapat dibedakan lagi menjadi 4 (empat) bagian sebagai berikut:
1)    Tindak pidana korupsi yang dibentuk dengan substansi untuk melindungi kepentingan hak terhadap keuangan Negara dan perekonomian Negara. Tindak pidana korupsi ini di muat dalam pasal 2, 3, dan 4.
2)    Tindak pidana korupsi yang dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum terhadap kelancaran tugas-tugas dan pekerjaan pegawai negeri atau orang-orang yang pekerjaannya berhubungan dan menyangkut kepentingan umum, tindak pidana korupsi ini berasal dan termasuk kejahatan terhadap penguasa umum (Pasal 220, 231 KUHP). Di atur pada Pasal 5 dan 6 undang-undang tindak pidana korupsi.
3)    Tindak pidana korupsi yang dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan umum bagi barang atau orang dan keselamatan Negara dalam keadaan perang dan perbuatan yang bersifat menipu, tindak pidana korupsi ini dimuat dalam Pasal 7.
4)    Tindak pidana korupsi yang dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum mengenai terselenggaranya tugas-tugas publik atau tugas pekerjaan pegawai negeri, dimuat pada pasal 8, 9, 10, 11 dan undang-undangn tindak pidana korupsi kelompok atau tindak pidana korupsi ini merupakan kejahatan jabatan, artinya subjek hukumnya pun yang menjalankan tugas-tugas  pekerjaan yang menyangkut kepentingan public dengan menyalahgunakan kedudukannya..

“Pada kelompok besar kedua dimana tindak pidana korupsi dikelompokkan menurut atau bersasarkan pengelompokan tindak pidana atas dasar subjek hukum tindak pidana korupsi yaitu tindak pidana korupsi umum adalah bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang ditujukan tidak terbatas kepada orang-orang yang berkualitas pegawai negeri, akan tetapi ditujukan kepada setiap orang termasuk korporasi. Rumusan norma tindak pidana korupsi umum berlaku untuk semua orang yang termasuk dalam kelompok tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam Pasal 2, 3, 5, 6, 7, 13, 15, 16, 21, 22, 23, 24 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001”

Pada kelompok besar ketiga dimana tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi tindak pidana korupsi atas dasar sumbernya dari KUHP tindak pidana korupsi ini kemudian dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu:
a.    Tindak pidana korupsi yang dirumuskan tersendiri dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 rumusan tersebut bersumber dari rumusan tindak pidana korupsi dalam KUHP permula rumusannya agak berbeda dengan rumusan aslinya dalam KUHP tetapi substansinya sama yang termasuk dalam kelompok ini dalam Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan Pasal 12.
b.    Tindak pidana korupsi yang menunjuk Pasal 2 tertentu dalam KUHP dan ditarik menjadi tindak pidana korupsi dengan mengubah ancaman dan system pemidanaannya yang termasuk dalam Pasal 220, 231, 421, 422, 429, dan 430 KUHP, menjadi tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 23.

Pada pembagian berikutnya yaitu kelompok besar yang keempat adalah dimana tindak pidana korupsi dikelompokkan atas dasar tingkah laku/perbuatan dalam rumusan tindak pidana korupsi yang selanjutnya dapat di bagi ke dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:
1)    Tindak pidana korupsi aktif atau atau tindak pidana korupsi positif dalam rumusannya mencantumkan unsure perbuatan aktif. Perbuatan aktif atau materil yang bisa disebut perbuatan jasmani, jadi untuk mewujudkan tindak pidana korupsi diperlukan gerakan tubuh atau bagian dari tubuh orang terdapat pada Pasal 2 yang perbuatannya memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi.
2)    Tindak pidana korupsi  pasif adalah tindak pidana melarang untuk tidak berbuat aktif.
a)    Pasal 7 ayat 1 sub b, d dan ayat 2 yang membiarkan perbuatan curang.
b)    Pasal 10 sub b perbuatan (a) membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusak hingga tindak dapat dipakai.
c)    Pasal 24 perbuatannya tidak memenuhi ketentuan.

Kemudian pada kelompok besar kelima yaitu dimana tindak pidana korupsi dikelompokkan atas dasar dapat tidaknya perbuatan atau tindakan tersebut merugikan keuangan dan atau perekonomian Negara.
Untuk kelompok yang kelima ini suatu tindak pidana korupsi tidak dilihat dari perbuatan atau tindakan semata, dengan kata lain perbuatan atau tindakan pembuat (pelaku) tersebut bukan merupakan syarat utama, tetapi pada kelompok kelima ini yang dilihat sebagai syarat utama tindak pidana korupsi atas dasar dapat tidaknya perbuatan atau tindakan tersebut merugikan keuangan dan atau perekonomian Negara. Jadi tindak pidana korupsi pada kelompok besar kelima ini menitik beratkan pada akibat dari perbuatan atau tindakan si pembuat (pelaku) yaitu merugikan keuangan atau perekonomian Negara.


3.    Tindak Pidana Korupsi Oleh Penyelenggara Negara
Memperhatikan rumusan Pasal 2 sampai dengan Pasal 17 serta Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pelaku tindak pidananya adalah : “setiap orang yang berarti orang perseorangan atau korporasi”.

Orang perseorangan berarti adalah individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata Barang Siapa.
Menurut H. Setiyono dalam bukunya menyebutkan bahwa:[1]
“Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang di dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata sebagai badan hukum, atau dalam bahasa Inggris disebut legal person dan legal body.

Menurut Chaidir Ali dalam bukunya disebutkan bahwa:[2]\

“Arti badan hukum atau korporasi bisa diketahui dari jawaban atas pertanyaan “apakah subjek hukum itu”, pengertian subjek hukum pada pokoknya adalah manusia dan segalla sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat, yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pengertian kedua inilah yang dinamakan Badan Hukum.”

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir, baik berupa badan hukum maupun tidak berbadan hukum. Badan hukum di Indonesia terdiri dari Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Koperasi dan Indonesische Maatchapij op Andelen (IMA), sementara perkumpulan orang yang tidak berbadan hukum dapat berupa Firma (Fa), Commanditaire Vonnootschap (CV).
Setiap orang adalah baik yang berstatus swasta, maupun Pegawai Negeri. Pengertian Pegawai Negeri dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meliputi :
1.    Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang kepegawaian, yang menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa Pegawai Negeri adalah:
“Setiap warga Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara lain, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, menyebutkan bahwa Pegawai Negeri itu terdiri dari :
(1)  Pegawai Negeri terdiri dari:
a)    Pegawai Negeri Sipil
b)    Anggota Tentara Nasional Indonesia dan
c)    Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
(2)  Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri dari :
a)    Pegawai Negeri Sipil Pusat dan
b)    Pegawai Negeri Sipil Daerah

Dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, disebutkan bahwa:
“Yang dimaksudkan dengan Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintahan Non-Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Instansi Vertikal di Dearah Propinsi/ Kabupaten/ Kota, Kepaniteraan Pengadilan atau dipekerjakan untuk penyelenggarakan tugas Negara lainnya.

Sedangkan yang dimaksudkan dengan Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Popinsi. Kabupaten/ Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah atau dipekerjakan di luar instansi induknya.

2.    Pegawai Negeri sebagaimana dimaksudkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 92 yang menyebutkan:
a)    Orang yang dipilih dalam pemilihan umum (anggota MPR/DPR, DPRD Tk.I dan DPRD Tk.II).
b)    Orang-orang yang diangkat menjadi anggota Badan Pembentuk Undang-Undang.
c)    Anggota Badan Pemerintah.
d)    Badan Perwakilan Rakyat.
e)    Anggota Dewan Waterschap.
f)     Kepala Rakyat Indonesia Asli.
g)    Kepala golongan Timur Asing.
h)   Hakim.
i)     Hakim Wasmat.
j)      Hakim Administratif (P4P/P4D, Majelis Perpajakan, BAPEK dan lin-lainnya).
k)    Ketua/anggota Pengadilan Agama.
l)     Semua Anggota Tentara Nasional Indonesia (Angkatan darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara)
3.    Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah.
4.    Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan keuangan Negara dan daerah.
5.    Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat.
Dalam ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di samping Pegawai Negeri, yang dapat menjadi pelaku Tindak Pidana Korupsi adalah Penyelenggara Negara, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang dimaksudkan dengan Penyelenggara Negara adalah pejabat Negara yang menjalankan fungsi Eksekutif, Legiskatif, dan Yudikatif dan Pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



[1] Setiyono H, Kejahatan Korporasi, Bayumedia Publishing, Jakarta, 2003, hlm. 2
[2] Chaidir Ali, Badan Hukum, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 18
Ada kesalahan di dalam gadget ini